What inequality looks like

As part of the ongoing transition to democracy, Indonesia’s government has worked to create an inclusive society that respects the rights of women and girls, ethnic minorities, cultures, and the poor. Important new policies have been put in place, and vibrant civil society movements are striving to uphold these hard-won reforms. Today, Indonesia’s democracy is at a crossroads. Despite high rates of economic growth, inequality has increased and marginalized groups continue to be vulnerable. Corruption and intolerance are hampering the country's progress in fighting inequality and building a society that values diversity.

Indonesia's future depends on the effective implementation of reform. Without it, new policies can do little to address deep-seated inequality—the country’s abundant natural resources will not be used for the benefit of all and groups that have traditionally been excluded from decision making and access to economic opportunities will continue to be left out.

Support for meaningful, sustainable change

Yet solutions are within reach. Over the past decade, an empowered civil society has built a sustained and growing anticorruption movement. If corruption and tax evasion can be curbed, many new opportunities will open up for the poor, particularly women, to benefit from public and natural resources at the national and local levels. Minority groups are seeking greater recognition and achieving results. In 2013, for example, Indonesia's Constitutional Court ruled in favor of the traditional land rights of adat (customary) communities. The country's vibrant social media is opening new space for discussion and debate.

We believe that strengthening democratic institutions, pushing for greater government accountability, and creating opportunities for diversity and promoting fairer markets will help safeguard the critical process of reform in the world's largest Muslim-majority nation.

Ketidaksetaraan di Indonesia

Transisi Indonesia menuju negara yang semakin demokratis telah menciptakan kebijakan baru dan gerakan masyarakat sipil yang semakin kuat. Gerakan ini perlu didukung untuk mempertahankan reformasi yang telah diperjuangkan. Jika reformasi tidak dijalankan secara efektif, jurang ketidaksetaraan akan selalu ada meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya.

Pemerintah Indonesia telah berupaya menciptakan suatu lingkungan inklusif yang melindungi budaya tradisional dan agama minoritas serta menghormati hak-hak perempuan dan remaja putri, masyarakat adat, dan kaum miskin perkotaan. Kelompok ini sering kali tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak memperoleh peluang ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Dukungan untuk perubahan yang bermakna dan berkesinambungan

Namun, masih ada harapan. Selama dekade terakhir, masyarakat sipil telah berhasil mendorong gerakan anti korupsi yang berkesinambungan. Jika korupsi dan penyalahgunaan pajak bisa ditekan, banyak peluang baru akan terbuka bagi kaum miskin, utamanya perempuan, untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya alam dan anggaran pemerintah di tingkat lokal dan nasional.

Kelompok-kelompok minoritas kini mampu menyuarakan diri dan menuntut pengakuan yang lebih besar . Di tahun 2013, misalnya, , Mahkamah Konstitusi menetapkan pengakuan atas hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat. Sementara penggunaan media sosialsemakin membuka ruang untuk diskusi dan debat.

Demokrasi Indonesia berada di persimpangan sementara proses reformasi terus menghadapi tekanan. Kami meyakini dengan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, mendorong akuntabilitas pemerintah, dan menciptakan peluang untuk pasar yang lebih adil akan membantu memperkuat proses reformasi di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini.